Ahok: Ada Kaitan Gratifikasi ke Dinas Perumahan dengan Lahan di Cengkareng

Ahok menduga ada mafia bermain dalam kasus Pemprov DKI beli tanah sendiri Rp 668 M
Ahok menduga ada mafia bermain dalam kasus Pemprov DKI beli tanah sendiri Rp 668 M. (Detikcom)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga ada permainan mafia tanah selama belasan tahun terkait lahan Pemprov yang dibeli sendiri di Cengkareng. Tak hanya itu, Ahok juga mengaitkan kasus ini dengan gratifikasi ke Dinas Perumahan dan Gedung beberapa bulan lalu.

"Kalau beli barang sendiri pasti penipuan dong. Tapi sekarang bisa enggak nyalahin perumahan? Ini kita proses saja. Ini kita sudah lapor KPK, ini ada hubungannya dengan gratifikasi dengan yang dilaporankan dulu," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016), seperti diberitakan Detikcom.



Laporan gratifikasi yang dimaksud Ahok dilakukan pada Januari 2016. Kala itu Dinas Perumahan dan Gedung diberi gratifikasi hingga miliaran Rupiah dan langsung dilaporkan ke KPK. Gratifikasi itu diberi oleh salah satu kepala bidang di dinas tersebut.

"Yang Rp 10 miliar lebih dilaporkan dikasih ke Dinas Perumahan dan Gedung yang kita suruh dibalikin. Itu kayanya ada hubungan," imbuh Ahok.

Ahok kemudian menaruh curiga adanya oknum internal yang ikut bermain dalam kasus ini. Dia pun melaporkan hal ini ke polisi.

"Tapi yang pasti ada oknum dalam terlibat karena ada surat keterangan perikanan itu punya dia. Tapi di tangan mereka diganti. Jadi kita koordinasi dengan Bareskrim Polri agar segera dilapor resmi untuk tindak lanjut," kata Ahok.

Pembelian lahan di Cengkareng senilai Rp 668 miliar itu dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung. Rupanya lahan itu merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) yang diklaim oleh pihak lain.

Alasan pembelian seluas 4,5 hektare itu adalah untuk pembangunan rumah susun. Mengenai harganya, Ahok mengakui pembelian tanah itu tak menggunakan NJOP.

"Itu yang saya katakan harga appraisal saja boleh, apalagi NJOP," kata Ahok tadi pagi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menyatakan Pemprov DKI tak punya Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan itu.

"Lokasi itu telah terbit sertifikat SHM atas nama perorangan tahun 2014. Nah, SHM itulah yang dibeli oleh Dinas Perumahan," kata Heru, Selasa. Lahan seluas 4,5 hektare itu kemudian dibeli Pemprov DKI Rp 668 miliar.

Heru menyatakan tak tahu menahu bagaimana SHM untuk perseorangan atas lahan itu terbit pada 2014. Heru menjelaskan, Pemprov DKI tak punya SHM atas lahan yang beralamat di Jalan Kamal Raya, Cengkareng Barat, Jakarta Barat itu, melainkan Pemprov DKI hanya punya girik. Girik itu atas nama Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) yang saat itu bernama Dinas Perikanan.

"Di lokasi itu terbit SHM atas nama perorangan. Sedangkan Dinas Perikanan hanya punya girik yang sebahagian hilang tahun 1972," tutur Heru.

Ternyata, menurut Heru, hanya girik saja yang dipunyai pihak Pemprov. Itu-pun sudah hilang sebagian sejak 1972. Dia menjelaskan, antara lahan ber-SHM perseorangan dan lahan ber-girik milik Pemprov DKI itu menunjuk ke satu lahan yang sama, yakni lahan yang dibeli Pemprov DKI itu.

"Satu lokasi. Dinas punya girik yang sebagian tahunn 1972 hilang, dan yang perorangan memilii sertifikat SHM," tuturnya.

Namun, kini ada proses hukum yang berjalan. "Pemilik sertifikat sedang gugat Dinas Perikanan dan BPKAD. Gugatan pemilik sertifikat yang sekarang," tuturnya
Ahok: Ada Kaitan Gratifikasi ke Dinas Perumahan dengan Lahan di Cengkareng Ahok: Ada Kaitan Gratifikasi ke Dinas Perumahan dengan Lahan di Cengkareng Reviewed by Amborsius Ambarita on 6/27/2016 09:31:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.