Kronologi Pemprov DKI Beli Tanah Milik Sendiri Rp 668 M Versi BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta. (Detikcom)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pembelian lahan 4,6 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat. Lahan itu diketahui milik Dinas Kelautan dan Perikanan DKI tetapi malah dibeli Dinas Perumahan dari pihak ketiga sebesar Rp 668 miliar.

Dari data hasil audit BPK terpapar dugaan kerugian negara dalam pembelian yang sudah dibayarkan ke pihak ketiga pada November 2015 itu.

Pada Kamis pekan lalu, BPK sudah bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok. Saat itu Ahok bahkan menyebut ada dugaan mafia bermain.



"Kami curiga, ada tanah yang dibeli sendiri dengan memalsukan dokumen. Ini sudah kami laporkan ke KPK dan polisi," kata Ahok saat itu.

BPK lewat juru bicaranya Yudi Ramdan Budiman menyampaikan ada dugaan penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan, dan menimbulkan kerugian negara.

"Nah tim, akan mencari siapa yang melakukan apa dan seberapa besar kerugian itu," jelas Yudi, Senin (27/6/2016), seperti diberitakan Detikcom.

Berikut kronologi pembelian lahan tersebut berdasarkan data dari laporan BPK:

- Pada 22 Desember 2006 tanah di Cengkareng itu sudah pernah diklaim PT SG, namun lewat proses banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi MA Dinas Kelautan dan Perikanan DKI memenangkannya. Bahkan mendapatkan ganti rugi atas penyerobotan dan perusakan lahan.

- Pada 2015 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (PGP) melaksanakan pengadaan tanah seluas 46.913 m2 yang lokasinya berada pada tanah yang sudah tercatat dalam KIB dinas KPKP Pemprov DKI.

- Pembebasan lahan untuk pembangunan Rusun Cengkareng yang mengacu pada keputusan Gubernur DKI Nomor 1731 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang penetapan lokasi pembangunan rumah susun beserta fasilitasnya di kelurahan Cengkareng Barat.

- Dinas Perumahan melakukan pembebasan lahan itu dengan membelinya dari pihak ketiga atas nama KS. Padahal lahan itu tercatat milik Dinas KPKP Pemprov DKI dan menjadi lahan pembibitan

- Pembebasan lahan tersebut selesai 100 persen sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan pada 5 November 2015 antara kuasa pemilik lahan dengan pihak Dinas PGP.

- Kemudian dilakukan pembayaran lahan senilai Rp 668 miliar melalui empat lembar cek atas tanah tersebut dengan sertifikat SHM atas nama ahli waris KS yang terdiri atas saudari TNS, SJS, RPS, LRS, dan DZ

- Saat Dinas PGP melakukan pembelian dan memulai proses balik nama atas SHM pihak ketiga menjadi atas nama Pemprov DKI, pegawai Dinas KPKP tidak pernah dilibatkan

- Sampai dengan pemeriksaan BPK terakhir, proses balik nama SHM atas nama ahli waris KS menjadi atas nama Pemrov DKI Jakarta belum selesai.

Terkait pembelian lahan itu, Kepala Dinas Kelautan mengaku tak diberitahu sebelumnya.

"Mereka beli (lahan) tidak melibatkan kami sama sekali. Tahunya sudah terjadi, mereka dengan orang lapangan," kata Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Darjamuni, Senin.

Sebenarnya, Darjamuni sendiri juga baru tahu bahwa Pemprov DKI salah beli tanah, saat BPK melakukan audit aset pada bulan April 2016 kemarin. Pembelian lahan itu sendiri dilakukan pada November 2015.

"Memang itu tercatat sebagai aset DKI. Dokumennya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Pengelolanya adalah Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan," kata Darjamuni.

Dia menjelaskan, lahan itu sudah menjadi milik DKI sejak 1957, kemudian dilakukan pengembangan pada 1967. Sengketa kemudian terjadi seiring perkembangan tahun, namun DKI memenangkan gugatan di tingkat Mahkamah Agung pada 2010.

"Kemudian ada grup yang mengklaim, terjadilah pemalsuan dokumen," kata dia.

Tersebutlah nama Toeti Noezlar Soekarno yang menyatakan punya sertifikat. Dinas Perumahan dan Gedung DKI membeli lahan dari pihak Toeti ini, meski sebenarnya Dinas Kelautan juga punya sertifikat.

"Nah itu dia yang mengaku-aku. cuma yang agak bingung, kenapa mereka punya sertifikat? BPK Jakarta Barat juga belum berani mengeluarkan keterangan. Tapi kelihatannya semua dokumen itu dua-duanya asli. Punya kami asli, punya dia juga asli," tutur Darjamuni.

Kini, Darjamuni telah menyerahkan semua dokumen ke Biro Hukum Pemprov DKI. Perkara ini dilaporkan ke KPK dan kepolisian.
Kronologi Pemprov DKI Beli Tanah Milik Sendiri Rp 668 M Versi BPK Kronologi Pemprov DKI Beli Tanah Milik Sendiri Rp 668 M Versi BPK Reviewed by Amborsius Ambarita on 6/27/2016 04:30:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.