Usai Dicekal KPK, Nurhadi Tunjuk Dirinya Jadi Penanggung Jawab Reformasi MA

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. (Foto: Antara)
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menunjuk dirinya sendiri menjadi penanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi MA. Pembentukan tim itu setelah dirinya dicekal KPK ke luar negeri dan rumahnya digeledah KPK.

Penggeledahan itu buntut tertangkap tangannya Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution pada 20 April 2016. Tim penyidik lalu menggeledah rumah pribadi Nurhadi di bilangan elite Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan keesokan paginya atau pada 21 April 2016.

Saat itu, penyidik KPK menemukan segepok uang mencapai Rp 1,7 miliar dan dokumen. Gepokan itu salah satunya ditemukan di kloset kamar mandi Nurhadi. Sore harinya, KPK mencegah Nurhadi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

Empat hari setelahnya, Nurhadi tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor 23/SEK/SK/2016 pada 25 April 2016. Nurhadi menunjuk koordinator assesor adalah Kepala Badan Pengawasan MA yaitu hakim agung Sunarto.

Nurhadi kemudian menunjuk istrinya sendiri, Tin Zuraida menjadi Kelompok Kerja Manajemen Perubahan di tim tersebut. Sehari-hari, Tin adalah pegawai Eselon II yang menduduki jabatan sebagai Kepala Pusdiklat Mempin Balitbang Kumdil Mahkamah Agung. Belakangan, Tin juga diperiksa KPK untuk menjadi saksi bagi suaminya itu.

"Keputusan Sekretaris MA itu memperlihatkan bahwa MA sedang dikelola oleh sebuah dinasti. Penunjukan Sekretaris MA terhadap istrinya sebagai tulang punggung kelompok kerja reformasi juga menunjukkan SK Reformasi yang tergesa-gesa itu sudah cacat hukum sejak dalam pikiran," kata peneliti Indonesia Legal Reform (ILR) Erwin Natosmal Oemar, Kamis (9/6/2016), seperti diberitakan Detikcom.
Tin Zuraida, istri Nurhadi
Tin Zuraida, istri Nurhadi. (Suara.com)
Lalu bagaimanakah rekam jejak Tin? Ternyata hingga saat ini ia belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Padahal sesuai UU, penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
"Keputusan itu seperti ingin melokalisir atau memutus rantai mafia peradilan di MA, menjadi sekedar tanggung jawab aktor-aktor kecil seperti Edy Nasution. Padahal KPK sedang mengembangkan penyidikan menuju aktor-aktor besar yang diduga terlibat," ujar Erwin.



Dalam SK itu, Nurhadi menunjuk Ketua MA sebagai Ketua Tim Pengarah dan dua Wakil Ketua MA sebagai anggota Tim Pengarah. Semua hasil kerja tim harus dilaporkan kepada dirinya. Tim ini terdiri:

1. Sekretariat.
2. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.
3. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundangan.
4. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi.
5. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana.
6. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM.
7. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas.
8. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan.
9. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Erwin menilai SK itu menyimpan tanda tanya serius. "Keganjilan itu terlihat dari jarak waktu SK tersebut dengan operasi tangkap tangan KPK yang hanya berjarak 5 hari," ucap Erwin.

Setelah keluar SK tersebut, Nurhadi disibukkan dengan jadwal pemeriksaan oleh KPK terhadap dirinya. Nurhadi telah diperiksa 3 kali untuk kasus Edy Nasution dan satu kali untuk anak buahnya yang juga tertangkap basah KPK menerima suap yaitu Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna. Selain itu, orang dekat Nurhadi juga ikut diperiksa KPK, yaitu:
1. Tin Zuraida, istri Nurhadi. Status saksi dan usai pemeriksaan di KPK, Tin tidak memberikan keterangan kepada wartawan.
2. Royani alias Pak Roy. Royani merupakan sopir Nurhadi dan telah dipanggil dua kali sebagai saksi tapi tidak hadir. Alhasi, Roy dikenakan status pencegahan ke luar negeri.
3. Brigadir Polisi Ari Kuswanto. Ajudan Nurhadi ini dipanggil KPK dua kali tapi tidak memenuhi panggilan.
4. Brigadir Polisi Dwianto Budiawan. Ajudan Nurhadi ini dipanggil KPK dua kali tapi tidak memenuhi panggilan.
5. Brigadir Polisi Fauzi Hadi Nugroho. Ajudan Nurhadi ini dipanggil KPK dua kali tapi tidak memenuhi panggilan.
6. Ipda Andi Yulianto. Ajudan Nurhadi ini dipanggil KPK dua kali tapi tidak memenuhi panggilan.
7. Kasirun alias Jenggot, pegawai di rumah Nurhadi.
8. Sairi alias Zahir, pegawai di rumah Nurhadi.

Saat ini KPK juga sedang menganalisa rekening Nurhadi, Tin Zuraida dan Edy Nasution.
Usai Dicekal KPK, Nurhadi Tunjuk Dirinya Jadi Penanggung Jawab Reformasi MA Usai Dicekal KPK, Nurhadi Tunjuk Dirinya Jadi Penanggung Jawab Reformasi MA Reviewed by Amborsius Ambarita on 6/08/2016 08:34:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.