Dikritik Jadi Menko Polhukam, Netizen Unggah Foto Penyamaran Wiranto

Wiranto saat menyamar menjadi kondektur bus kota
Wiranto saat menyamar menjadi kondektur bus kota. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto didapuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam reshuffle kabinet Jilid II. Luhut sendiri digeser menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Disinyalir pemilihan Wiranto masuk dalam Kabinet Kerja untuk mengakomodasi jatah Partai Hanura karena Yuddy Chrisnandi dicopot dari posisi MenPAN RB.



Seperti dilansir dari laman Setkab, Wiranto disebut teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai hal dalam penugasan ketika periode yang sangat penting, terutama transisi dari orde baru ke orde reformasi. Pernah menjadi Menhankam/Pangab, dan mampu mengawal proses perubahan itu, dan juga pernah menjadi Menko Polhukam. Dengan kata lain, pengalaman menjadi alasan Jokowi memilih Wiranto.

Penunjukkan Wiranto menjadi Menko Polhukam mendapat respon negatif dari berbagai pihak terutama dari kalangan pegiat HAM. Para pegiat HAM mengangkat kasus dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste ketika masih menjadi bagian wilayah Indonesia.

Sementara organisasi HAM Kontras dalam pernyataan tertulis mengatakan Wiranto diketahui secara luas "termasuk di antara nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM, sebagaimana telah disebutkan dalam laporan Komnas HAM".

Kontras menyebut kasus-kasus tersebut di antaranya adalah Peristiwa 27 Juli, kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1997/1998. Tapi dalam berbagai kesempatan Wiranto selalu membantah telah melakukan pelanggaran hukum.

Ketua Setara Institute, Hendardi, menyebutkan Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusi (HAM) masa lalu sebagai variabel berpengaruh.

Kehadiran Wiranto dalam kabinet, lanjut dia, hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM. Ini karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu.

"Bahkan dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil," ujarnya menanggapi reshuffle kabinet jilid II, Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu. "Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019," tutur Hendardi.

Lalu apa kata netizen soal hal ini? Pada umumnya, banyak yang menyayangkan keputusan Jokowi ini dan menghubungkannya dengan isu pelanggaran HAM. Bahkan mereka membuat lelucon soal Wiranto sedang menyamar menjadi menteri.


Ya, saat menjelang Pileg 2014 yang lalu, Wiranto memang sedang sibuk melakukan pencitraan diri lewat MNC Group. Salah satu acara di televisi ditampilkan aksi Wiranto menyamar dan terekam kamera.
Dikritik Jadi Menko Polhukam, Netizen Unggah Foto Penyamaran Wiranto Dikritik Jadi Menko Polhukam, Netizen Unggah Foto Penyamaran Wiranto Reviewed by Amborsius Ambarita on 7/27/2016 05:54:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.