Pro dan Kontra Soal Melibatkan TNI dalam Penindakan Terorisme

TNI diusulkan ikut serta dalam penindakan terorisme
TNI diusulkan ikut serta dalam penindakan terorisme. (Foto: Istimewa)
Munculnya wacana untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa pihak mendukung, namun tak sedikit yang menolak.

Wacana tersebut muncul di Panitia Khusus (Pansus) yang membahas dalam revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Inti wancananya adalah agar TNI diberikan kewenangan penindakan dalam kasus terorisme. Hingga saat ini Pansus masih mengumpulkan masukan dari semua pihak seperti akademisi, pakar dan tokoh masyarakat mengenai revisi UU tersebut.



Ketua Komisi III bidang Keamanan dan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengingatkan agar revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tidak kebablasan. Revisi UU Terorisme tetap harus berpijak pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dia tak sependapat jika TNI dilibatkan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. "Mendorong-dorong TNI ikut menangani tindak pidana terorisme adalah cara berpikir mundur dan kontraproduktif dengan agenda reformasi," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/7/2016).

Menurut Bambang, cakupan kebijakan dan strategi nasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sangatlah luas. Ada langkah pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kerja sama internasional.

Apabila TNI dilibatkan dalam tugas memerangi tindak pidana terorisme, konsekuensi logisnya pun akan sangat luas dan prinsipil. "Semua konsekuensi itu harus dipatuhi dan dijalankan, karena penanganan pidana terorisme masuk dalam kerangka penegakan hukum," kata politisi Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu.

Menempatkan dan memberi wewenang TNI dalam pemberantasan terorisme, kata Bamsoet, tidak masuk akal dan tak sejalan dengan agenda reformasi yang menyepakati penegakan hukum berpijak pada hukum sipil.

"Kalau hukum sipil, segala sesuatunya harus tunduk pada KUHAP. Pelaksana KUHAP adalah polisi. Dengan begitu, menjadi mustahil jika TNI juga ditugaskan menangani tindak pidana terorisme. Bukankah teroris yang ditangkap akan diproses secara hukum dan dihadapkan ke pengadilan. Kalau TNI menangkap teroris, proses hukumnya dilaksanakan oleh siapa?" tegas Bamsoet.

Politikus Partai Golkar itu tak menampik kontribusi TNI dalam memerangi terorisme. Sejatinya, bukan hanya TNI dan Polri, semua elemen rakyat pun harus berkontribusi mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Namun, peran masing-masing elemen harus proporsional, sesuai peraturan perundang-undangan serta derajat tantangannya.

"Karena itu, kontribusi TNI dalam memerangi terorisme idealnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan harus berdasarkan perintah Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Bamsoet.
Pro dan Kontra Soal Melibatkan TNI dalam Penindakan Terorisme Pro dan Kontra Soal Melibatkan TNI dalam Penindakan Terorisme Reviewed by Amborsius Ambarita on 7/23/2016 09:22:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.