Resiko 'Buble" Menunggu Jika Banyak Dana Orang RI 'Pulang Kampung'

Menko Perekonomian, Darmin Nasution
Menko Perekonomian, Darmin Nasution. (Foto: DetikFinance)
Ada kekhawatiran dalam diri Menko Perekonomian Darmin Nasution saat pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty diberlakukan, yakni saat banyak dana orang Indonesia kembali ke tanah air.

Darmin menyatakan, bila instrumen penempatan dana tidak tersedia dengan cukup, maka akan menimbulkan gelembung aset (bubble) di sektor keuangan.



"Oleh karenanya, harus diupayakan agar supaya nanti kalau dana mulai masuk dari luar, supaya kemudian jangan terjadi kekurangan instrumen. Harganya bubble dia. Risiko bubble di sana," ungkap Darmin di kantornya, Jakarta, Minggu (24/7/2016), seperti diberitakan DetikFinance.

Maka dari itu, Darmin dalam beberapa hari terakhir mengumpulkan berbagai kementerian dan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam rapat koordinasi. Semua instrumen harus segera diselesaikan.

Mantan Gubernur BI tersebut menjelaskan, pemilik dana tidak hanya sekedar ingin pajaknya terampuni. Lebih dari itu, ketika dana masuk ke Indonesia pasti diharapkan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan negara lain.

"Ia kemudian nggak mau dong kalau nggak ada return-nya. Dia pasti minta instrumen seperti saham, obligasi, macam-macam. Nah itu yang harus diusahakan, instrumen harus ada. Karena kalau instrumen yang ada saja di pasar sekunder malah bubble dia nanti," terangnya.

Sarana investasi pada sektor rill juga harus dipersiapkan, khususnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Identifikasi pada BUMN yang menjadi penampung dana tersebut tengah dilakukan.

"BUMN jauh lebih siap. Sudah diidentifikasi mana saja BUMN yang akan terbitkan saham, obligasi, mana saja BUMN yang akan terbitkan DIRE, dan lain-lain. (Beberapa BUMN) sedang diidentifikasi, namun tentu BUMN yang sehat," kata Darmin.

Sementara dari perusahaan swasta memang tidak bisa dipaksakan. Pemerintah hanya mampu menghimbau agar swasta tidak hanya diam saja melihat dana yang masuk begitu besar.

"Kita tentu tidak bisa memaksa swasta lakukan itu, kita hanya tunjukkan ini kesempatan dan kita akan permudah. Yang akan kita dorong adalah BUMN dan proyek-proyek pemerintah. Swasta yang semoga melihat akan memanfaatkan juga momentum," ujarnya.

Darmin juga meminta kepada otoritas di sektor keuangan agar menyederhanakan proses penerbitan instrumen oleh perusahaan, khususnya yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Supaya instrumen keuangan diproses lebih cepat kalau ada permintaan. Kan itu bukan pemerintah yang mengeluarkan instrumen keuangan itu. Kecuali barangkali obligasi pemerintah. Tapi yang punya instrumen itu swasta atau BUMN. Mau go public, terbitkan apa saja," tegas Darmin.

Bank di Singapura Coba Tahan Dana WNI 'Pulang Kampung'

Perbankan di Singapura disebutkan memberikan insentif kepada nasabahnya yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin membawa dananya kembali ke tanah air lewat program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution menilai hal tersebut sangat normal karena perbankan di Singapura tak ingin kehilangan dana milik orang kaya Indonesia.

"Itu normal saja, negara di mana banyak dana orang Indonesia, berusaha memberikan insentif untuk jangan pindah," ujar Darmin di kantornya, Minggu (24/7/2016).

Akan tetapi, Darmin menilai tax amnesty sebagai insentif yang sangat besar bila dibandingkan tawaran tersebut.

"Kalau dicari jalan menahannya nggak masalah. Insentif tax amnesty itu sendiri sudah cukup, akan lebih baik instrumen penempatan lainnya baik di keuangan maupun investasi langsung itu mudah," jelasnya.

Sekarang pemerintah hanya perlu fokus untuk menjalankan program sampai dengan 31 Maret 2017 mendatang.

"Tax amnesty kita itu sudah merupakan insentif yang sangat besar. Jadi, yang penting dengan insentif yang sangat besar dari tax amnesty itu instrumen penempatan disiapkan, sudah tinggal itu," terang Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut yakin, orang Indonesia banyak yang berminat untuk mengikuti program tersebut. Termasuk mengembalikan dana yang selama ini parkir di luar negeri.

"Upaya untuk menahan kalau tadinya dia menahan, dia tidak akan berhasil," tegasnya.
Resiko 'Buble" Menunggu Jika Banyak Dana Orang RI 'Pulang Kampung' Resiko 'Buble" Menunggu Jika Banyak Dana Orang RI 'Pulang Kampung' Reviewed by Amborsius Ambarita on 7/24/2016 04:20:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.