Aktivis: Era SBY Remisi Koruptor Diperketat, Zaman Jokowi Malah Revisi

10 kasus terbanyak penghuni lapas atau rutan
10 kasus terbanyak penghuni lapas atau rutan. (Detikcom)
Menkum HAM Yasonna Laoly mengeluarkan wacana untuk mempermudah pemberian remisi bagi koruptor dengan melakukan revisi terhadap PP nomor 99 tahun 2012. Hal ini dikritik keras para aktivis antikorupsi. Mereka menilai di era Jokowi, sikap tegas bagi koruptor melemah.



Mereka membandingkan era SBY di mana koruptor tak diberi ruang remisi, kecuali justice collaborator. Kemudian bila alasan pemberian remisi karena hak asasi, justru dinilai mengada-ngada, karena koruptor menginjak-injak hak asasi rakyat di mana uang negara diambil. Dan juga soal Lapas penuh, bila dicek dengan benar isi Lapas justru dipenuhi terpidana kasus narkoba.

"Di era SBY dikeluarkan PP 99/2012 memperketat remisi. Zaman Jokowi justru mau direvisi, dan bahkan napi koruptor sudah diberi remisi," jelas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono, Kamis (18/8/2016).

Senada dengan Supriyadi, Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meragukan komitmen keseriusan pemerintahan Jokowi dalam menegakkan semangat pemberantasan korupsi seperti pada masa kampanye lalu.

"Ada kesan dengan bersandar Lapas penuh dan hak asasi semangat antikorupsi dilupakan," jelas Emerson.

Emerson mengingatkan, harapan kuat di masyarakat di era Jokowi, pemerintah lebih keras dan galak pada koruptor, lebih dari masa SBY dahulu.

"Kesuksesan pemerintahan salah satu tolok ukurnya dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.
Aktivis: Era SBY Remisi Koruptor Diperketat, Zaman Jokowi Malah Revisi Aktivis: Era SBY Remisi Koruptor Diperketat, Zaman Jokowi Malah Revisi Reviewed by Amborsius Ambarita on 8/18/2016 12:03:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.