Ini Kesaksian Ahli Pidana UGM Edward OS Hiariej Soal Kasus Kopi Maut

Prof Edward Omar Sharif Hiariej bersaksi dalam sidang Jessica
Prof Edward Omar Sharif Hiariej bersaksi dalam sidang Jessica. (Kompas TV)
Sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada Kamis (25/8/2016) ini menghadirkan dua saksi ahli. Keduanya adalah ahli toksikologi forensik, I Made Agus Gelgel Wirasuta dan ahli hukum pidana UGM, Edward Omar Sharif Hiariej.



Jessica, Otto Hasibuan, mempersoalkan kehadiran Edward. Sebab, menurut Otto, Edward pernah diperiksa penyidik dan menyatakan bahwa Jessica adalah penaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna.

Ia pun khawatir Edward tidak independen dalam menyampaikan keterangannya pada persidangan hari ini.

"Ahli berkeyakinan Jessica Kumala Wongso, artinya dia tidak memberikan pendapat hukum tetapi memvonis perkara ini, dia (Jessica) bersalah. Padahal dia sebagai ahli yang membantu pengadilan kalau ada teori hukum yang belum jelas," ujar Otto di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, jaksa penuntut umum keberatan akan penolakan pihak Jessica terhadap saksi ahli. Menurut jaksa, keterangan Edward dalam sidang hari inilah yang akan menjadi pertimbangan.

Ketua Majelis Hakim Kisworo pun menengani JPU dan kuasa hukum Jessica. Hakim menegaskan bahwa saksi ahli dalam persidangan hanya boleh menjelaskan soal teori-teori yang diketahuinya, atau tidak masuk ke materi kasus.

"Bahwa ahli hukum pidana yang diragukan penasihat hukum akan kita dengar. Tidak boleh membahas tentang kasus, tapi teori-teori saja. Hanya batas proporsi seorang ahli. Apabila ada pertanyaan yang menjurus boleh keberatan. Sudah sepakat ya," kata Kisworo.

Berikut kesaksian Prof Edward OS Hiariej yang mendapatkan gelar profesornya di usia 37 tahun dalam sidang tersebut.

1. Pasal Pembunuhan Berencana Tak Perlu Motif

Prof Edward Omar Syarif menjadi saksi ahli dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Prof Eddy menjelaskan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Di sisi lain, pasal itu yang dijadikan jaksa untuk menjerat Jessica.

"Jadi kalau dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana tidak perlu capek-capek mencari motif. Kalau ada ahli pidana lain bilang itu membutuhkan motif, suruh dia membaca tentang sejarah pembentukan pasal pembunuhan berencana," ujar Prof Eddy, di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar, Kamis (25/8/2016).

Eddy menambahkan, pasal 340 KUHP diciptakan untuk dijadikan pembeda dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Dia mengatakan pasal 340 KUHP hanya memerlukan 3 syarat sesuai dolus premeditatus.

"Kata 'berencana' dalam dolus premeditatus, mensyaratkan 3 syarat, pertama pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan tenang. Kedua ada tenggang waktu yang cukup untuk memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan dan ketiga pelaksanaan dalam keadaan tenang," ujar Prof Eddy.

Eddy mengatakan, pasal di KUHP yang mewajibkan untuk memakai motif adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Karena di dalam pasal tersebut terdapat kata 'sebagaimana dimaksud' atau 'dengan maksud'.

"Sedangkan pasal 340 KUHP tidak mewajibkan itu Jadi pasal 340 itu untuk menjadikan gap dengan pasal 338 KUHP," ucap Edy.

Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dijerat jaksa dengan pasal 340 KUHP. Namun pengacara membantah dakwaan jaksa. Menurut pengacara Jessica di mana unsur berencana yang dilakukan Jessica. Pengacara juga menganggap tidak ada motif dalam kasus tersebut.

2. KUHAP Mengikuti Kaidah Crime Control

Tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali persidangan mempertanyakan mengenai barang bukti yang dipakai jaksa. Ahli pidana UGM Profesor Edward Omar Syarif Hiariej menilai, barang bukti bisa diabaikan seandainya tidak sesuai hukum acara.

Penilaian Eddy diawali oleh pertanyaan pengacara Jessica, Otto Hasibuan, terkait peranan hukum formil dalam menegakkan hukum materiil. Menurut Eddy, hukum formil memiliki 3 karakteristik yakni resmi, harus teliti dan jelas, serta tidak boleh diinterpretasikan selain dari apa yang tertulis.

"Kalau hukum acaranya dilanggar dalam rangka menegakkan suatu hukum materiil, apakah bisa dibenarkan?" tanya Otto dalam persidangan.

"Ini pertanyaan yang paling bagus. Kalau saya bicara dalam konteks teori, maka yang dijunjung tinggi itu adalah due process of law (asas legalitas). Di dalam due process of law apabila perolehan bukti pengumpulan bukti, penyampaikan bukti tidak sesuai hukum acara maka mengakibatkan bukti itu harus diignored harus diabaikan," jawab Profesor Eddy.

"Unfortunately, sayangnya, KUHAP kita tidak mengenal itu. KUHAP kita itu disusun 1970 sampai disahkan uu nomor 8 tahun 1981, dia tidak mengikuti kaidah due process of law, dia mengikuti kaidah crime control model," jelasnya.

Menurut Eddy, KUHAP yang disusun pada masa orde baru memang bisa disebut mengabaikan terkait hak asasi manusia (HAM). "Crime control model mau tidak mau, suka tidak suka, dia tidak menjunjung HAM. Jangan lupa, maaf, KUHAP itu disusun pada zaman orde baru, yang persoalan HAM itu memang diignored," tuturnya.
Ini Kesaksian Ahli Pidana UGM Edward OS Hiariej Soal Kasus Kopi Maut Ini Kesaksian Ahli Pidana UGM Edward OS Hiariej Soal Kasus Kopi Maut Reviewed by Amborsius Ambarita on 8/25/2016 04:36:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.