Kasus Golkar Ical vs Agung, Eks Hakim PN Jakut Bantah Disuap

Lilik Mulyadi, mantan Ketua PN Jakut
Lilik Mulyadi, mantan Ketua PN Jakut. (Istimewa)
Mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lilik Mulyadi mengatakan tidak ada pengaduan ihwal dugaan adanya suap terkait putusan Golkar. Saat itu Lilik sebagai ketua majelis hakim yang memutus perkara gugatan Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



"Pokoknya masalah partai Golkar enggak ada yang menghadap saya. Saya tidak mau mendengar siapa-siapa," ujar Lilik di Gedung KPK, Jumat (5/8), seperti diberitakan Merdeka.com.

Dia pun mengaku tidak mengenal Sareh Wiyono, anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra. Pada waktu sengketa Golkar tengah bergulir di PN Jakara Utara, Sareh saat itu menjabat sebagai ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Saya enggak kenal. Cuma tahu fotonya aja," tukasnya.

Sebagai informasi, munculnya nama Golkar dalam kasus ini pada Selasa 17 Maret 2015, Golkar kubu Ical menggugat keabsahan Munas Golkar kubu Agung Laksono yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara.

Ical menggugat Agung Laksono dan Zainuddin Amali (Ketua Umum dan Sekretaris DPP partai Golkar Hasil Munas Ancol) sebagai Tergugat 1, Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam (Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekretaris DPD partai Golkar Hasil Munas Ancol) sebagai Tergugat 2, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, sebagai Tergugat 3.

Awal Juni 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lilik Mulyadi membacakan putusan provisi gugatan Golkar Kubu Munas Bali (Kubu Ical) terhadap Golkar Kubu Munas Ancol (kubu Agung Laksono) DPD II Golkar Jakarta Utara, dan Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin (1/6).

Dalam putusannya, Lilik memenuhi permintaan Golkar Kubu Ical atas gugatan provinsi yang mengungkapkan bahwa selama sidang perkara belum selesai, para tergugat tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan DPP Golkar.

Lilik yang didampingi Hakim anggota Ifa Sudewi dam Dasma juga menyatakan mengenai perkara ini, sebelum memperoleh hukum yang tetap bahwa DPP Partai Golkar yang sah adalah DPP Golkar hasil Munas Riau tahun 2009.

Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna, dituntut 13 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atas kasus penundaan pengiriman salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) sebuah perkara di PN Jakarta Pusat, dalam sidang tuntutan yang digelar Kamis (3/07) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat sidang berlangsung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membeberkan percakapan melalui WhatsApp antara besan Nurhadi bernama Taufik dengan Andri.

Dalam percakapan tersebut, Taufik tampak mempunyai andil dalam mengurusi sejumlah perkara di MA. Padahal, menurut Andri, Taufik bukanlah seorang pegawai di MA, melainkan seorang pengusaha.
Kasus Golkar Ical vs Agung, Eks Hakim PN Jakut Bantah Disuap Kasus Golkar Ical vs Agung, Eks Hakim PN Jakut Bantah Disuap Reviewed by Amborsius Ambarita on 8/04/2016 11:26:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.