Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi XIV untuk e-Commerce

Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan XIV Ekonomi Tentang Roadmap E-Commerce
Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan XIV Ekonomi Tentang Roadmap E-Commerce. (Setkab)
Beritakepo.com. Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV untuk mendukung bisnis e-commerce. Melalui paket ini disiapkan road map e-commerce (peta jalan) yang akan diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres)

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, bisnis e-commerce perlu didukung karena risikonya tinggi. Namun, setelah berkembang dan menghasilkan, justru diincar investor.

"Jangan lupa, kegiatan seperti ini kegagalan tinggi, sehingga ini butuh dukungan. Menariknya, begitu dia berhasil akan ada yang merayu dia, sini gua beli. Sehingga adanya peta jalan dan otoritas yang kawal perkembangan ini bisa berikan arahan, bantuan dan lain sebagainya," ujar Darmin di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11/2016), seperti diberitakan Detikcom.

Darmin menambahkan, ada 6 tujuan dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Pertama, mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global.

Kedua, mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

"Dengan invensi kegiatan baru bisa lahir. Terutama kalangan anak muda yang senang otak-atik hal baru dan lain sebagainya," kata Darmin.

Ketiga, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan e-commerce dengan adanya arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019.

Keempat, memberikan pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM serta pelaku usaha pemula (start-up).

"Tentu saja UMKM dan pelaku usaha pemula dengan peta jalan ini akan ada kegiatan, aktivitas yang fungsinya mendorong dan fasilitasi agar mereka lebih mudah berusaha," kata Darmin.

Kelima, meningkatkan keahlian sumber daya manusia pelaku e-commerce. Keenam, Acuan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dalam rangka pengembangan e-commerce.

Berikut 8 aspek road map e-commerce:

(I) Pendanaan

Tujuannya, mempermudah dan memperluas akses melalui skema:

1. KUR untuk tenant pengembangan platform.
2. Hibah untuk inkubator bisnis yang akan membimbing/mendampingi start-up.
3. Dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform.
4. Angel capital, yang diperlukan saat start-up masih berada dalam tahap valley of death (usaha masih merugi) dalam tahap komersialisasi.
5. Seed capital dari Bapak Angkat.
6. Crowdfunding, yaitu pendanaan alternatif yang dananya dihimpun dari kelompok/komunitas tertentu atau masyarakat luas.


(II) Perpajakan

Memberikan insentif perpajakan melalui:

1. Pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up.
2. Penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya dibawah Rp 4,8 miliar/tahun melalui pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sehingga PPh final hanya sebesar 1%.
3. Memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha e-commerce asing dengan domestik. Pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan/atau konten di Indonesia wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan.

(III) Perlindungan Konsumen

Harmonisasi regulasi yang menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa. Pengembangan national payment gateway secara bertahap.

(IV) Pendidikan dan SDM

1. Meningkatkan kampanye kesadaran e-commerce.
2. Perancangan program inkubator nasional.
3. Penyusunan dan peningkatan kurikulum e-commerce.
4. Peningkatan edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, penegak hukum.

(V) Logistik

1. Meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman.
2. Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional.
3. Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-Commerce.
4. Mengembangkan Sistem Logistik dari Desa ke Kota dengan sinergitas antara pasar, terminal, komoditi, dan pasar induk, pusat distribusi regional, dan pengaturan transportasi desa dan kota.

(VI) Infrastruktur Komunikasi

Percepatan pembangunan jaringan broadband berkecepatan tinggi, agar e-commerce dapat dimanfaatkan di seluruh Indonesia.

(VII) Keamanan siber (cyber security)

Menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan meningkatkan public awareness tentang kejahatan dunia maya serta menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.

(VIII) Pembentukan Manajemen Pelaksana

Upaya sistematis dan terkoordinasi untuk penerapan Peta Jalan e-commerce dan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Peta Jalan e-commerce.
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi XIV untuk e-Commerce Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi XIV untuk e-Commerce Reviewed by Amborsius Ambarita on 11/10/2016 07:07:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.