Ini Perpres yang Jadi Dasar Hukum Lelang Proyek Ahok tanpa Persetujuan DPRD

Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda
Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda. (Elshinta)
Beritakepo.com. Jakarta - 14 Proyek warisan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak lelangnya oleh DPRD DKI. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono (Soni) akhirnya menunda proyek lelang senilai Rp 4,43 triliun itu.

Namun Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda menjelaskan ada aturan yang melegitimasi lelang itu. 14 Proyek itu digolongkan sebagai 'lelang kondisi tertentu' yang bisa dilelang tanpa perlu terlebih dahulu ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).

Dilansir Detikcom, pasal 73 ayat 2 Perpres Nomor 4/2015 itu berbunyi, "Untuk pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan."

Kata 'tertentu' dalam Pasal 73 ayat 2 itu dijelaskan meliputi:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama
b. pekerjaan kompleks dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti

14 Proyek yang ditunda lelangnya itu meliputi proyek pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah susun, hingga pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Bless menjelaskan, pembangunan itu membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan yang lama, sehingga lelang harus segera dilakukan. Artinya, proyek itu sesuai kategorisasi 'tertentu' dalam Perpres Nomor 4/2015.

"Dalam hal ini adalah rusun, sekolahan, itu masuk prioritas. Kalau lelang tidak dilakukan, rusun bisa gagal dibangun. Karena pembangunan rusun butuh waktu 12 bulan, dan sekarang Ahok tidak bisa meneken proyek tahun jamak," kata Bless.

Meski berargumen bahwa lelang 14 proyek itu punya landasan hukum, Bless tetap patuh terhadap keputusan penundaan lelang dari Plt Gubernur Soni. "Sesuai arahan beliau (Plt Gubernur), lelang harus ditunda sampai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) selesai dibahas," kata Bless.

Plt Ahok Tetap Ngotot Menunda Proyek

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengatakan dirinya belum menerima alasan yang logis soal pelelangan proyek itu.

"Dia sudah dipanggil tapi tidak bisa menjelaskan secara teknis satu per satu, kecuali ini proses baru pra-kualifikasi. Dia hanya menjelaskan lima menit, apa yang diberi penjelasan? Kalau dia bisa menjelaskan dan rasional, saya akan bela mati-matian," kata pria yang akrab disapa Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).

Soni menerangkan jika justifikasi yang diberikan sudah memenuhi persyaratan tertentu, maka dia akan menerima. Tetapi ia berujar selama ini belum ada justifikasi kuat yang diterimanya.

"Selama kepala badan bisa menjustifikasi kepada saya, dia memenuhi pasal khusus dan kondisi tertentu, saya bisa terima. Tapi selama ini tidak ada dia justifikasi ke saya," terang Soni.

Soni menjelaskan memang dalam kondisi tertentu lelang dapat dijalankan. Dia menyontohkan jika proyek berhubungan tentang pakan hewan bisa saja dilanjutkan.

"Kecuali satu dalam kondisi tertentu, misalnya pelayanan tetap berjalan. Contoh untuk makanan ternak, pelayanan umum, yang seperti ini kan tidak bisa berhenti. Ini harus, masa hewan disuruh nggak makan dulu?" jelas Soni.

Soni bersikukuh untuk tetap menunda 14 proyek lelang warisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia masih menunggu justifikasi yang diberikan.

"Makanya kalimatnya ditunda, stop dulu. Kalau diteruskan, penjelasannya aja juga blm ada. Tapi dari sekian 14 itu, mana justifikasinya?" ujar Soni.

Pada prinsipnya Soni menginginkan agar jangan ada spekulasi. Dia menegaskan tidak ingin ada permainan dalam proses lelang.

"Saya kira begitu, harus ditegaskan. Jadi jangan main spekulasi di bawah. Yang jelas dalam lelang saya tidak mau ada permainan sedikitpun, harus bersih dan benar. Itu saja prinsipnya," tandasnya.
Ini Perpres yang Jadi Dasar Hukum Lelang Proyek Ahok tanpa Persetujuan DPRD Ini Perpres yang Jadi Dasar Hukum Lelang Proyek Ahok tanpa Persetujuan DPRD Reviewed by Amborsius Ambarita on 11/03/2016 12:10:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.