KPK Tetapkan Status Eks Direktur Lippo Group,Eddy Sindoro Tersangka

Eddy Sindoro, mantan Direktur Lippo Group
Eddy Sindoro, mantan Direktur Lippo Group. (Istimewa)
Beritakepo.com. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap salah satu eks direktur Lippo Group, Eddy Sindoro.

Hal tersebut berdasarkan berkas tuntutan KPK yang dibacakan dalam sidang kasus suap atas terdakwa mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, Edy Nasution yang dibacakan pada Senin (21/11) kemarin.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan, sprindik terhadap Eddy ditandatangani pimpinan KPK sebelum sidang terhadap Edy dilakukan. Namun, ia enggan menjelaskan rinci kapan sprindik tersebut ditandatangani.

"(Sprindik) sebelum jaksa-jaksa kami melakukan persidangan di pengadilan," ujar Laode di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (22/11).

Laode menuturkan, alasan KPK tidak secara langsung mempublikasikan sprindik tersebut lantaran Eddy diduga kabur ke luar negeri.

"(Sprindik) tidak harus diumumkan semua seperti itu. Beliau (Eddy) itu kan lagi tidak berada di Indonesia," ujar Laode

Lebih lanjut, Laode menuturkan, saat ini pihaknya masih terus mencari keberadaan Eddy. Namun, ia enggan membeberkan strategi yang digunakan KPK untuk meringkus Eddy.

"Ada upaya KPK untuk mencari yang besangkutan dan tidak perlu dibicarakan bagaimana uapaya yang sedang dikerjakan," ujar Laode.

Eddy Sindoro diduga terlibat kasus dugaan suap pengajuan Peninjauan Kembali atas perkara anak usaha Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kasus suap itu, mantan Panitera Pengganti PN Jakpus Edy Nasution menjadi sebagai tersangka penerima suap dengan Doddy Aryanto Supeno sebagai tersangka pemberi suap dari pihak swasta.

Doddy adalah pegawai PT Artha Pratama Anugerah yang merupakan anak perusahaan Lippo Group dengan Presiden Komisaris Eddy Sindoro.

Dalam perkembanganya, yaitu dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (29/7), tersangka Doddy diketahui memberikan uang suap tersebut bersama sejumlah petinggi Grup Lippo lainnya yakni Eddy Sindoro, Hery Sugiarto, Ervan Adi Nugroho, dan Wresti Kristian Hesti.

Perkara yang berlangsung di PN Jakarta Pusat itu melibatkan dua anak perusahaan Grup Lippo, yaitu PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dengan PT Kwang Yang Motor Co, Ltd (Kymco) serta PT Across Asia Limited (AAL) melawan PT First Media.

Dalam tuntutannya, jaksa KPK menyebut tiga kesalahan Edy. Pertama adanya permohonan eksekusi lanjutan dari ahli waris berdasarkan putusan Raad van Justitie Nomor 232/1937 tanggal 12 Juli 1940 atas tanah lokasi di Tangerang yang dikuasai oleh PT Jakarta Baru Cosmopolitan (PT. JBC) yang diajukan oleh ahli waris melalui Supramono selaku kuasanya sebagai pemohon eksekusi.

Kedua, adanya putusan Pengadilan Arbitrase melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) nomor 62 tahun 2013 tertanggal 01 Juli 2013 yang pada pokoknya adanya kewajiban PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) untuk membayar ganti rugi sebesar USD 11 juta kepada Kymco dan PN Jakarta Pusat telah melakukan pemanggilan tegoran pertama terhadap pelaksanaan aanmaning kepada PT MTP melalui penetapan 89/PEN.Eks/ 2014/PN.JKT.PST tertanggal 27 Agustus 2015 dan tegoran kedua melalui penetapan nomor 89/2014.Eks tanggal 14 Desember 2015.

Ketiga, adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan PT Across Asia Limited (PT AAL) telah dinyatakan pailit dan terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada PT AAL tertanggal 7 Agustus 2015, sesuai batas waktu yang ditentukan Undang-undang, PT AAL tidak mengajukan upaya hukum lanjutan.

"Bahwa Terdakwa yang berhubungan dengan pihak Lippo Group sebagai pihak yang berperkara di PN Jakarta Pusat yang telah mengabaikan prinsip tidak memihak, adil tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan telah berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan dan dan tidak menjaga prinsip persamaan perlakuan tanpa keberpihakan, terlihat perbuatan Terdakwa dari adanya bukti-bukti petunjuk data komunikasi elektronik baik sarana telepon, BBM, SMS dan Email sebagaimana yang telah diuraikan dan dibuktikan pada persidangan, yang merupakan fakta hukum sebagai alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP," ujar jaksa dalam tuntutan.

KPK menilai penerimaan uang sebesar Rp 50 juta agar Edy tetap membantu perkara yang sedang berproses di PN Jakarta Pusat, dan uang tersebut dianggap sebagai kado perkawinan anak Edy yang sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai kewajaran.

"Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan keberpihakan, dengan berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan dan melakukan penyimpangan prosedur yang bertentangan dengan hukum formil yang berlaku, yang pada akhirnya menerima hadiah atau imbalan atas perbuatannya tidak hanya dari pihak PT PEI, PT AAL dan PT MTP, melainkan juga membantu pengurusan perkara dari pihak-pihak yang sudah tidak diingatnya lagi dalam pembuatan memori kasasi, gugatan permohonan atau perceraian di PN Jakarta Pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditemukan uang baik di ruang kerja maupun di dompet Terdakwa terdiri dari uang sejumlah Rp 10 juta, USD 70 ribu dan uang sejumlah SGD 9.852," papar jaksa KPK.
KPK Tetapkan Status Eks Direktur Lippo Group,Eddy Sindoro Tersangka KPK Tetapkan Status Eks Direktur Lippo Group,Eddy Sindoro Tersangka Reviewed by Amborsius Ambarita on 11/22/2016 11:00:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.