UU ITE Perubahan Berlaku, Ini 6 Konten yang Dilarang dan Diancam Bui

Yusniar, ibu rumah tangga asal Makassar, dijerat UU ITE karena status Facebook
Yusniar, ibu rumah tangga asal Makassar, dijerat UU ITE karena status Facebook. (Istimewa)
Beritakepo.com. Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku hari ini Senin, 28 November 2016. Secara umum, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dalam isi UU tersebut. Seluruh konten informasi elektronik masih bisa dijadikan delik. Perbedaan utamanya adalah bila dulu adalah delik umum, maka kini menjadi delik aduan.

Hal-hal yang dilarang yaitu:

1. Konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
2. Konten perjudian, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
3. Konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bila dulu diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara.
4. Konten pemerasan atau pengancaman, ancaman tetap yaitu maksimal 4 tahun penjara.
5. Konten yang merugikan konsumen, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
6. Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.

Nah, lalu bagaimana soal medium sarana elektronik? Tidak ada yang berubah. Semua sarana elektronik bisa dijadikan objek UU ITE, dari SMS, media sosial, e-mail, hingga mailing-list.

Contoh kasus SMS yang berisi penghinaan terjadi di Desa Bara, Kecamatan Woja, Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni kala Siti Mardiah (45) mengirimkan SMS kepada Emi Hidayanti pada 2014. Siti mengirim SMS yang berisi penghinaan dan mengata-ngatai Emi sebagai pelacur.

Kasus ini naik ke pengadilan dan Siti dihukum pidana percobaan.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana," ucap ketua majelis Djuyamto dengan anggota M Nur Salam dan Ni Putu Asih Yudiastri.


UU ini juga memberikan legalitas lebih kepada Kominfo untuk memblokir situs yang memiliki konten negatif.

Salah satu poin dalam revisi UU ITE itu adalah memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40, dengan bunyi:

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Mabes Polri menegaskan berlakunya revisi UU ITE ini harus ditaati. Masyarakat harus menyaring informasi yang beredar dan tidak sembarang meneruskannya.

"Dalam revisi ini, kami mengimbau masyarakat luas untuk memahami kegiatan yang ada. Ketika mendapat satu posting, berpikir dulu sebelum meneruskan. Think before click," ujar Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).

Masyarat termasuk para pengguna media sosial harus mencerna informasi yang diterima. Informasi palsu (hoax) harus diwaspadai agar tidak disebarluaskan. Semoga konflik di media sosial semoga akan terminimalisir dan hilang jika adanya payung hukum Undang-Undang ini.
UU ITE Perubahan Berlaku, Ini 6 Konten yang Dilarang dan Diancam Bui UU ITE Perubahan Berlaku, Ini 6 Konten yang Dilarang dan Diancam Bui Reviewed by Amborsius Ambarita on 11/27/2016 11:15:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.