Saat Ahok 'Diserang' Soal Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris

Lahan eks Kedubes Inggris
Lahan eks Kedubes Inggris. (CNN Indonesia)
Beritakepo.com. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini menjadi sosok antipati bagi segelintir orang karena kinerjanya baik selama menjabat Gubernur DKI Jakarta terutama ketegasannya soal anggaran. Tak heran, Ahok kini diserang dari berbagai penjuru. Berbagai kelemahannya 'dikuliti' termasuk soal agama dan rasnya sebagai keturunan Tionghoa.

Usai kasus dugaan penistaan agama, reklamasi pantai Jakarta dan RS Sumber Waras, Ahok kini 'diserang' soal pembelian lahan eks Kedubes Inggris di Jakarta Pusat.

Ada media kompas.com, yang memulai isu ini dengan menampilkan artikel dengan judul provokatif ""Ngototnya" Ahok Beli Lahan Eks Kedubes Inggris yang Disebut Milik Pemerintah Pusat". Media yang dulu dianggap memihak Ahok oleh 'kaum Anti-Ahok' kini seakan-akan memojokkan Ahok tanpa melakukan konfirmasi dari berbagai pihak.

Dilansir Kompas.com, lahan eks kedubes di kawasan Bundaran HI itu ngotot diwacanakan Ahok untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Menurut Ahok, rencana untuk membangun ruang terbuka hijau di Bundaran HI terilhami dari gagasan proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno.

Ahok diberitakan sampai mengancam akan memecat pejabat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta lantaran belum membeli lahan bekas Kedubes Inggris tersebut. Apalagi, pembelian lahan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

Ahok menduga, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sengaja menunda pembelian lahan karena masih ingin memungut komisi. "Kalau bulan Mei enggak mau bayar, gue pecat lu semua," kata Ahok, Rabu (13/4/2016).

Pada akhir Agustus, Pemprov DKI Jakarta bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Kedubes Inggris. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara kedua belah pihak pada 25 Agustus 2016.

Namun, tiba-tiba, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut lahan tersebut ternyata dimiliki oleh pemerintah pusat.

"Jadi, menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris) harus bayar sewa karena itu dulu tanahnya pemberian pemerintah," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12/2016).

Lalu apa tanggapan BPN?

BPN sendiri menyampaikan hal yang berbeda seperti dinyatakan Saefullah. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat menjelaskan, sertifikat lahan itu atas nama Kedubes Inggris dengan status hak pakai yang diperoleh pada 1960. Lahan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Kedubes Inggris.
Status hak pakai Kedubes Inggris
Status hak pakai Kedubes Inggris. (Istimewa)
Menurut Humaidi, hak pakai atas nama Kedubes Inggris berlaku selama dipergunakan.

"Apabila mereka mau melepaskan atau menjual, harus ada rekomendasi. Pertama dari Kementerian Luar Negeri, yang kedua dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang," kata dia.

Ahok menyatakan, BPN) dan Pemerintah Pusat sudah menyerahkan lahan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris yang terletak di sisi timur Bundaraan Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat kepada Inggris.

"Yang penting dari BPN dari Pemerintah Pusat sudah serahkan ke Inggris, berarti sudah punya Inggris. Apalagi ada surat keterangan BPN," kata Ahok, saat ditemui usai acara di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta, Jumat (9/12/2016) malam.

Ahok menyatakan, sebelum membeli lahan itu, Pemprov DKI juga sudah meminta rekomendasi BPN. Rekomendasi BPN, lanjut Ahok, sudah ada sejak tahun 2015. BPN menurutnya menyebut lahan itu milik Inggris. Pihak BPN pun menyarankan boleh dibeli.

Berikut surat persetujuan dari BPN tertanggal 18 November 2016 yang menyebut tanah ekskedubes itu valid.
Surat persetujuan dari BPN
Surat persetujuan dari BPN
"Malahan MoU pembelian itu dilakukan oleh Pak Jokowi sudah jadi gubernur lho," kata Ahok.

Ahok juga berkeyakinan tanah tersebut tentunya milik pemerintah Inggris, bukan pemerintah pusat.

"Biasanya yang saya tahu, dalam tata negara itu pemerintah itu kasih tanah kepada negeri itu kayak teman atau namanya negara sahabat, biasanya sebaiknya juga dikasih," kata Ahok.

Ahok sendiri merasa heran mengapa Plt Gubenur DKI Sumarsono mengatakan lahan tersebut adalah milik pemerintah pusat. Apalagi Sumarsono berdalih pernyataannya tersebut berdasarkan temuan dari BPN.

"Makanya saya enggak tahu, saya enggak ikut ini kan. tanya sama mereka (Sumarsono dan BPN) saja," tutupnya.
Saat Ahok 'Diserang' Soal Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Saat Ahok 'Diserang' Soal Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Reviewed by Amborsius Ambarita on 12/09/2016 08:15:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.