Andi Narogong, Pengusaha yang Dominan Bagi-bagi Duit Suap e-KTP

Sugiharto dan Irman, pejabat Kemendagri tersangka kasus e-KTP
Sugiharto dan Irman, pejabat Kemendagri tersangka kasus e-KTP. (Kompas)
Beritakepo.com. Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong kini mendadak diperbincangkan publik lantaran paling mendominasi sebagai pembagi duit suap dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP yang dibacakan jaksa penuntut KPK. Pria ini disebut sebagai pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di pusaran mega proyek tersebut.

Seperti diberitakan Kumparan.com, Perumahan Kemang Pratama Bekasi digunakan sebagai markas untuk menyusun dokumen penawaran dan dokumen teknis oleh tiga konsorsium pemenang pengadaan proyek KTP berbasis eletronik (e-KTP): Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Murakabi Sejahtera dan Astragraphia pada Maret 2011. Ketiga konsorsium tersebut, terafiliasi dengan perusahaan milik Andi Agustinus alias Andi Narogong, pihak pemberi suap dalam dugaan kasus korupsi e-KTP tahun 2011-2013.

Andi disebut sebagai orang yang sudah sering menjadi rekan bisnis Kementerian Dalam Negeri.

Konsorsium PNRI terdiri dari banyak perusahaan, di antaranya Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len industry, dan PT Quadra Solution. Sebanyak sembilan konsorsium pun diikutsertakan dalam tender e-KTP, termasuk Murakabi Sejahtera—perusahaan milik Andi Narogong. Namun konsorsium tersebut sengaja “dikalahkan” untuk memenangkan konsorsium PNRI.

Mega proyek e-KTP tersebut berawal saat bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI), Irman, diminta sejumlah uang oleh Ketua Komisi II DPR, Burhanuddin Napitupulu guna menyetujui usulan Kemendagri tentang penganggaran proyek penerapan e-KTP.

Satu minggu kemudian, Irman mendatangi ruang kerja Burhanuddin. Awalnya, Burhanudin meminta uang ke Irman pada awal bulan Februari 2010 usai rapat pembahasan anggaran Kemdagri agar usulan Kemdagri soal e-KTP segera disetujui. Namun Irman saat itu mengaku tidak sanggup.

"Bahwa satu minggu kemudian terdakwa I (Irman) kembali menemui Burhanudin Napitupulu di ruang kerjanya di Gedung DPR. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa guna mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR, akan diberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan di Kemdagri, yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong," ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017), seperti diberitakan Detikcom.

"Selain itu, Burhanudin juga menyampaikan bahwa rencana pemberian sejumlah uang untuk anggota Komisi II DPR oleh Andi Narogong tersebut juga telah disetujui oleh Diah Anggraini (Sekjen Kemdagri)," imbuh jaksa KPK.

Sepak terjang Andi Narogong dimulai ketika dia mulai menemui Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan M Nazaruddin, yang dianggapnya sebagai representasi kekuatan politik di Komisi II DPR. Bahkan, saat itu keempat orang itu sudah menyusun rencana pembagian uang haram di proyek itu.

Kesepakatan antara keempat orang itu tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK sebagai berikut:

a. Sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2.662.000.000.000 dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek
b. Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah 2.558.000.000.000 akan dibagi-bagikan kepada:
- Beberapa pejabat Kemdagri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365.400.000.000
- Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261.000.000.000
- Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
- Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
- Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783.000.000.000

Setelah itu, Andi Narogong mulai bergerilya. Dia mulai membagi-bagikan uang agar proyek e-KTP lolos. Jaksa KPK pertama menyebut sekitar bulan September-Oktober 2010, Andi Narogong memulai aksinya.

"Di ruang kerja Mustokoweni di Gedung DPR, Andi Narogong memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," kata jaksa KPK.

Berikut rinciannya seperti yang disampaikan jaksa KPK:

1. Anas Urbaningrum sejumlah USD 500 ribu yang diberikan melalui Eva Ompita Soraya. Pemberian tersebut merupakan kelanjutan dari pemberian yang telah dilakukan pada bulan April 2010 sejumlah USD 2 juta yang diberikan melalui Fahmi Yandri, Sebagian uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar biaya akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung. Selain untuk membiayai kongres, sebagian lagi diberikan kepada Khatibul Umam Wiranu sejumlah USD 400 ribu dan kepada Mohammad Jafar Hafsah sejumlah USD 100 ribu yang kemudian dibelikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 1 MJH. Pada bulan Oktober 2010, Andi Narogong kembali memberikan uang USD 3 juta kepada Anas Urbaningrum
2. Arief Wibowo sejumlah USD 100 ribu
3. Chaeruman Harahap sejumlah USD 550 ribu
4. Ganjar Pranowo sejumlah USD 500 ribu
5. Agun Gunandjar Sudarsa sejumlah USD 1 juta
6. Mustokoweni sejumlah USD 400 ribu
7. Ignatius Mulyono sejumlah USD 250 ribu
8. Taufik Effendi sejumlah USD 50 ribu
9. Teguh Djuwarno sejumlah USD 100 ribu

Selain itu, Andi Narogong juga kembali membagikan uang di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 Gedung DPR dan di ruang kerja Mustokweni.

Berikut rinciannya seperti yang disampaikan jaksa KPK:

1. Pimpinan Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng selaku Ketua Banggar sejumlah USD 1,4 juta
2. Wakil Ketua Banggar yaitu Mirwan Amir dan Olly Dondokambey, masing-masing USD 1,2 juta
3. Tamsil Lindrung sejumlah USD 700 ribu

Tak hanya itu, saat masa reses di bulan Oktober 2010, Andi Narogong kembali membagi-bagikan uang. Saat itu, Andi Narogong memberikan uang ke Arief Wibowo sebesar USD 50 ribu untuk dibagikan ke seluruh anggota Komisi II DPR, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Komisi II DPR sejumlah USD 30 ribu
2. 3 orang Wakil Ketua Komisi II DPR masing-masing USD 20 ribu
3. 9 orang Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) pada Komisi II DPR masing-masing USD 15 ribu
4. 37 orang anggota Komisi II DPR masing-masing antara USD 5 ribu sampai USD 10 ribu

Kemudian, setelah anggaran proyek e-KTP disetujui Komisi II DPR, Andi Narogong kembali membagikan uang, tepatnya pada Desember 2010 di rumah dinas Sekjen Kemdagri Diah Anggraini.

"Andi Narogong memberikan uang kepada Diah Anggraini sejumlah USD 1 juta sebagai kompensasi karena Diah Anggraini telah membantu pembahasan anggaran pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK sehingga anggaran tersebut mendapatkan persetujuan DPR," kata jaksa KPK.

Lalu jaksa KPK mengatakan pada 24 Desember 2010, Gamawan Fauzi meminta izin Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo agar proyek e-KTP dilakukan dengan skema kontrak tahun jaman atau multiyears. Namun Agus menolaknya.

"Permohonan tersebut merupakan permohonan yang kedua setelah permohonan yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2010 ditolak oleh Agus Martowardojo pada tanggal 13 Desember 2010," ucap jaksa KPK.

"Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penolakan yang serupa, Andi Narogong kembali memberikan uang sejumlah USD 1 juta kepada Diah Anggraini guna memperlancar pembahasan izin pelaksanaan kontrak secara multiyears," ucap jaksa KPK.

Setelah ada uang pelicin dari Andi Narogong, Dirjen Anggaran Herry Purnomo memberi izin Kemdagri untuk mengggunakan metode multiyears di proyek e-KTP pada 17 Februari 2011.

Selain itu, jaksa KPK mengatakan Andi Narogong pernah pula menyampaikan pada salah satu terdakwa, Sugiharto, akan memberikan uang Rp 520 miliar ke beberapa pihak. Uang itu dimaksudkan Andi Narogong untuk kepentingan penganggaran. Tentang pemberian itu, Sugiharto melaporkannya ke Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dan disetujui oleh Irman.
Andi Narogong, Pengusaha yang Dominan Bagi-bagi Duit Suap e-KTP Andi Narogong, Pengusaha yang Dominan Bagi-bagi Duit Suap e-KTP Reviewed by Amborsius Ambarita on 3/08/2017 09:54:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.