Bantah Terima Uang di Proyek e-KTP, Marzuki Polisikan Andi Narogong

Marzuki Alie di Bareskrim Polri
Marzuki Alie di Bareskrim Polri. (Detikcom)
Beritakepo.com. Tak terima namanya disebut dalam aliran duit dari kongkalikong megaproyek e-KTP, Mantan ketua DPR Marzuki Alie melaporkan dua terdakwa dugaan korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Bareskrim Polri pada Jumat (10/3/2017). 

"Andi Narogong itu menjelaskan kepada terdakwa dua (Sugiharto) akan menyampaikan uang yang katanya Rp 520 miliar, dan masuk nama saya yang katanya diberikan Rp 20 miliar," kata Marzuki di kantor Bareskrim, Kompleks KKP, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, seperti diberitakan Detikcom.

Dalam surat dakwaan, Marzuki berada di urutan ke-28 yang disebut sebagai penerima aliran uang korupsi proyek e-KTP. Marzuki mengaku sama sekali tidak mengenal Andi Narogong yang intens berperan mengawal proses anggaran dan pelaksanaan lelang e-KTP.

"Kenal saja enggak. Bagaimana bentuk mukanya, bagaimana sosoknya. Saya baru tahu namanya kemarin. Ngapalin namanya saja susah," sebut dia.

Saat berada di DPR, Marzuki tak ikut pembahasan pengadaan e-KTP. Pembahasan dalam komisi langsung dibawahi wakil ketua DPR.

"Komisi II dan di bawah koordinasi Korpolkam, wakil ketua. Komisi-komisi itu dibawahi oleh wakil ketua DPR. Jadi saya nggak membawahi komisi sama sekali," imbuhnya.

Selain itu Marzuki mengaku tidak pernah dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP ini. "Nggak pernah dipanggil," sebutnya.

Dalam dakwaan yang dibacakan, pemberian kepada Marzuki diserahkan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang ditunjuk langsung untuk menjadi perusahaan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Awalnya, Andi bertemu dengan Sugiharto di ruang kerja Sugiharto pada Februari 2011. Andi menyampaikan kepada Sugiharto bahwa untuk kepentingan penganggaran di DPR, ia akan memberikan uang sebesar Rp 520 miliar kepada beberapa pihak.

"Salah satunya kepada Marzuki Alie, sebesar Rp 20 miliar," ujar jaksa KPK, saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Selain kepada Marzuki, Andi juga memberikan uang kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat ketika itu, Anas Urbaningrum sebesar Rp 20 miliar, dan politisi Partai Golkar sebesar Rp 20 miliar.

Kemudian, kepada Partai Golkar dan Partai Demokrat, masing-masing sebesar Rp 150 miliar. Selain itu, kepada PDI Perjuangan dan partai-partai lain, yang masing-masing menerima sebesar Rp 80 miliar.

Dalam kasus ini, dua mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, menjadi terdakwa. Keduanya didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Keduanya juga dianggap terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Proyek e-KTP dimenangkan konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Nilai proyek multiyears pengadaan e-KTP lebih dari Rp 6 triliun. Namun, hanya 51 persen anggaran yang digunakan untuk proyek e-KTP. Sementara sisanya dibagikan untuk anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, hingga perusahaan.
Bantah Terima Uang di Proyek e-KTP, Marzuki Polisikan Andi Narogong Bantah Terima Uang di Proyek e-KTP, Marzuki Polisikan Andi Narogong Reviewed by Amborsius Ambarita on 3/09/2017 08:07:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.