Integritasnya Diragukan, Ini Daftar Inkonsistensi Anies Baswedan

Anies Baswedan dinilai inkonsisten
Anies Baswedan dinilai inkonsisten. (Detikcom)
Beritakepo.com. Memilih pemimpin, faktor integritas menjadilah faktor sangat penting untuk menentukan kepala daerah terbaik karena ini berkaitan denga konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

Seorang pemimpin dinilai bukan hanya dari apa yang dikatakannya, tetapi lebih kepada apa yang dilakukannya sebagai pemimpin untuk kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berbuat sesuai dengan apa yang dikatakannya. Itulah kepemimpinan yang sangat dibutuhkan. Pemimpin yang bukan hanya berani bicara atau hanya mengumbar janji-janji, padahal ia sendiri tak sanggup melakukannya.

Tetapi pemimpin yang layak dipercaya dan pemimpin yang sudah teruji kredibilitasnya. Bukan juga pemimpin yang tidak bisa ditebak arah kepemimpinannya atau pemimpin yang membuat orang yang dipimpinnya dalam zona “abu abu” atau dalam zona ambigiuitas. Apalagi, jika dia dihadapkan dengan kepentingan pribadi dan tim sukses.

Tak heran, integritas menjadi salah satu isu penting dalam debat terakhir Pilgub DKI 2017 pada Jumat (13/1/2016). Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengatakan integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga harus memihak pada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepentingan orang banyak, contohnya berani menentang penindasan.

Karena integritas berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan apalagi jika terbukti teruji dalam jabatan publik yang pernah diembannya. Apakah Anies Baswedan memiliki integritas yang patut dijadikan contoh pemimpin yang baik. Bagaimana dengan penilaian Agus Harimurti Yudhoyono yang mempertanyakan integritas dan konsistensi dalam debat final putaran terakhir?

Baca juga: Agus: Ahok lugas tapi beringas dan Anies pandai berkata dengan teori

Untuk mengetahui integritas Anies tidaklah sulit. Jejak digital mengenai pemberitaan yang memuat ucapan dan tindakan beliau dapat ditelusuri di dunia maya. Berikut daftar inkonsistensi Anies yang membuatnya diragukan dapat memimpin warga DKI dengan baik walaupun ia terkenal dengan ucapannya yang santun.

1. Inkonsistensi soal penggusuran

a. Pada awal kampanye, Anies secara tegas menyatakan menolak penggusuran pada pemukiman yang dianggal illegal dan menduduki tanah milik negara. Ia bahkan berani menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara. (Baca: Anies Teken 'Kontrak Politik' dengan Warga Tanah Merah Jakarta Utara)

Anies bahkan berbicara soal penataan Jakarta dengan cara lebih artistik. Ia menolak penggusuran namun menyebut pemukiman kampung harus dilukis.

"Bayangkan jika PKL tidak dipandang sebagai masalah, tapi sebagai ladang artistik. Tempat mereka jualan itu dijadikan tempat artistik. Kampung-kampung jangan digusur tapi dilukis. Undang seniman, lukis kampung-kampung. Kampung dapat menjadi tempat yang mendadak banyak dikunjungi, menjadi indah," papar Anies, seperti diberitakan Detikcom.

b. Namun sebulan kemudian, usai meninjau permukiman warga di bantaran sungai Ciliwung, tepatnya di RT 01, RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016) sore, Anies menyatakan, warga di kawasan itu mesti direlokasi karena kondisi kawasan itu tidak bisa ditata lagi. (Baca: Anies Ingin Warga Bantaran Ciliwung di Bukit Duri Direlokasi)

c. Namun sikap Anies berubah setelah warga Bukit Duri menang di PTUN pada awal Januari 2017. Anies kemudian langsung mengubah sikapnya lagi bahwa tidak akan ada lagi penggusuran. Bahkan dia membuat kontrak politik untuk tidak melakukan penggusuran. (Baca juga: Anies Teken Kontrak Politik dengan Warga Bukit Duri)

d. Lalu, saat terjadi banjir di Bukit Duri pada Kamis (16/2/2017), Anies kemudian malah menertawakan warga yg kebanjiran, dan menyalahkan Ahok-Djarot. Padahal sudah disebutkan normalisasi masih 40% dan itu pun sudah berhasil menurunkan banjir dari 2200 titik thn 2012, menjadi 400 titik tahun 2015, dan tinggal 80 titik di tahun 20017. (Baca juga: Anies: "Kirain" Sudah Bebas Banjir)

Anehnya, setelah itu Anies mengunjungi Bukit Duri dan sejumlah lokasi banjir, sembari meminta warga direlokasi ke tempat yang lebih aman dan layak.

2. Inkonsistensi sikap terhadap Jokowi, Prabowo, SBY dan FPI.

a. Saat mengikuti konvensi Demokrat pada April 2014, Anies memuji SBY terutama soal pemberantasan korupsi namun di Pilkada Jakarta 2017 malah sering menyerang SBY soal penegakan hukum terutama saat debat final putaran pertama.

b. Di konvensi Demokrat mengkritik kerja-kerja blusukan yang dilakukan Jokowi hanya sekedar pencitraan. Namun pada akhirnya menjadi pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan rajin blusukan saat jadi Cagub di Pilkada 2017.

c. Saat Pilpres 2014, Anies menuduh Prabowo-Hatta diusung oleh kelompok mafia. Namun ia lalu memuji Prabowo bersikap sebagai negarawan karena Gerindra mau mengusungnya menjadi cagub DKI.

d. Pada saat Pilpres mengecam Prabowo yang mengakomodasi dan merangkul kelompok ekstrimis seperti FPI, namun di Pilkada Jakarta justru melakukan apa yg telah dilakukan Prabowo dengan mengunjungi markas FPI.

3. Inkonsistensi soal "Program Rumah tanpa DP": (sampai 7 kali revisi)

a. Awalnya menawarkan program memiliki rumah dengan DP 0% kemudian diralat menjadi memiliki rumah dengan DP 0 Rupiah.

b. Setelah Gubernur BI menyatakan BI melarang KPR dengan DP 0% karena tak sesuai aturan, kemudian Anies meralat, dengan mengatakan DP 0 Rupiah, tetapi si debitur menabung dulu sekitar 6 bulan untuk DP tersebut di Bank DKI.

c. Kemudian Mardani Ali Sera, Ketua Tim Pemenangan menjelaskan soal program rumah tanpa DP dimana DP tetap ada namun ditanggung oleh Pemda. Dia mengatakan tingkat kesenjangan antara jumlah rumah (landed house) terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat berkisar 15 juta.

d. Kemudian direvisi oleh Anies yang menyebut rumah murah yang dimaksud adalah “vertical housing” alias rumah susun. Harga 350 juta dicicil selama 20 tahun. Hasilnya, warga harus bisa membayar 2,3 juta per bulan. Pemprov DKI disebut akan menalangi pembayaran DP ke bank, sementara, warga yang mengajukan kredit rumah mencicil DP kepada Pemprov DKI.

e. Direvisi lagi oleh Anies. bahwa Anies-Sandi tidak akan membangun rumah, hanya mengelola pembiayaannya.

f. Direvisi oleh Sandi, yaitu akan membangun rumah tanpa DP di sejumlah tanah milik negara.

4. Inkonsistensi soal anggaran 1M utk RT/RW

Pada putaran pertama menolak keras program dana Rp1 miliar kepada setiap rukun warga (RW) karena sudah ada di APBD DKI, sekarang pada kampanye putaran kedua, Anies justru sangat mendukung dan mengadopsi program tersebut.
Integritasnya Diragukan, Ini Daftar Inkonsistensi Anies Baswedan Integritasnya Diragukan, Ini Daftar Inkonsistensi Anies Baswedan Reviewed by Amborsius Ambarita on 3/07/2017 09:44:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.