Kubu Anies: Jubir Ahok Asbun Soal Open Governance di DKI

Jubir Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak
Jubir Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak. (
Beritakepo.com.Jakarta - Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta 'panas' soal penerapan open governance di ibukota. Kubu Anies Baswedan-Sandiaga Uno menepis pernyataan jubir Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni yang menyebut Pemprov DKI sudah menerapkan open governance selama 5 tahun terakhir.

"Dia sebut petahana sudah lima tahun menjalankan open governance, itu keliru. Yang terjadi justru sebaliknya," kata Wakil Ketua Tim Media Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak dalam keterangannya, Minggu (26/3/2017), seperti diberitakan Detikcom.

Hal ini menanggapi ucapan Raja Juli Antoni yang menyebut bahwa semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD (bahkan sampai satuan tiga), keputusan-keputusan, khusunya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id. Naufal mengatakan bahwa hingga kini kelurahan belum tahu dana pembangunan yang menjadi hak mereka.

"Warga bahkan tidak tahu ada pekerjaan apa saja di kampungnya. Dan warga menceritakan itu ke Mas Anies dan Bang Sandi saat blusukan," ungkapnya.

Naufal juga menyebut Ahok selama ini tidak terbuka karena tidak pernah secara terang menyebutkan data banjir di Jakarta selama memimpin. "Saya juga heran kenapa di kanal YouTube Pemprov DKI, selama tahun 2015 tidak ada lagi videonya. Ada apa ya?" tanya Naufal.


Dia juga mempertanyakan keputusan Ahok untuk diskresi atau mengambil kebijakan sendiri terkait kompensasi koefisien lahan bangunan (KLB) bagi para pengembang. Menurutnya, Ketiadaan partisipasi DPRD dalam proses penentuan hal tersebut berarti menghilangkan partisipasi warga maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Namun yang sangat nyata di sini adalah bagaimana kekuasaan digunakan tanpa ingin diawasi. Dia bisa bikin Pergub apa saja dan kapan saja untuk menutup jejaknya," ucap Naufal.

Atas dasar-dasar itu, Naufal menganggap prestasi open governance Ahok yang dipaparkan oleh Raja Juli Antoni sebagai isapan jempol belaka. "Mungkin dia (Raja Juli) yang seharusnya membuka mata dan wawasan. Sehingga tidak asbun (asal bunyi)," imbuhnya.

"Raja harus banyak Iqro biar bisa melihat kenyataan dengan jernih," tambah Naufal.

Sebelumnya diberitakan, Juru bicara pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni menyatakan dalam lima tahun terakhir DKI Jakarta sudah menerapkan open governance. Menurutnya semua hal mengenai Pemprov DKI bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Baca juga: Timses Ahok: Anies Tak Boleh Asbun Kembangkan Isu Asbak Demi Kekuasaan

"Lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance)," kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3/2017).
Kubu Anies: Jubir Ahok Asbun Soal Open Governance di DKI Kubu Anies: Jubir Ahok Asbun Soal Open Governance di DKI Reviewed by Amborsius Ambarita on 3/26/2017 02:32:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.