Angkat Isu SARA, JK Ingin Terapkan Program Benteng Masyumi?

JK mengangkat isu kesenjangan ekonomi karena beda agama dan etnis
JK mengangkat isu kesenjangan ekonomi karena beda agama dan etnis. (Istimewa)
Beritakepo.com. Akun Twitter @laskarcikeas kembali membuat heboh media sosial dengan menyebut Wapres Jusuf Kalla (JK) ingin menerapkan kembali program Benteng yang digulirkan Masyumi di era tahun 1950-an. JK disebutnya sengaja memainkan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dengan dalih memberantas kesenjangan ekonomi antara si kaya dan miskin di Indonesia.

Belakangan ini, JK menjadi sorotan publik karena diduga 'bermain' dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia juga dituding berperan dalam politisasi masjid dan agama untuk menjadikan Anies Baswedan menjadi DKI 1. Beberapa hari terakhir ini, JK disorot karena pernyataannya bernada rasis saat saat menutup sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon, Minggu (26/2/2017), seperti dikutip media Republika.

Baca juga: J. Kristiadi Bantah Tulis Surat Terbuka ke JK Soal Pengusaha Tionghoa

Menurut @laskarcikeas, pidato JK itu bukan soal isu kesenjangan ekonomi karena sebelumnya di acara yang sama, Presiden Jokowi juga berbicara topik senada, soal kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Berikut video pidato lengkap Jokowi tersebut.



JK dinilai justru mengangkat soal kesenjangan yang dikaitkan dengan perbedaan agama dan etnis.

"Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama," kata JK saat itu.

JK menjelaskan di Indonesia sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang kristen. "Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini," kata JK.

Menurut @laskarcikeas, dengan mengangkat isu etnis dalam kesenjangan ekonomi, JK menampilkan dirinya seperti politikus Masyumi ketika mengangkat program Benteng pada tahun 1950-an, yang dimulai kurang lebih setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam Konfrensi Meja Bundar pada tahun 1949.

Kabinet koalisi lintas partai yang di pimpin partai Masyumi dengan Perdana Menteri Natsir (1950-1951) memberlakukan satu Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sangat nasionalistis, sebagai upaya mengubah struktur ekonomi kolonial. Dalam rencana itu, kabinet Natsir menempuh kebijakan ekonomi yang sangat ambisius yangg disebut dengan program Benteng.

Program itu secara eksplisit berusaha melindungi dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumi serta mendiskriminasi para pesaing mereka yakni pengusaha asing dan keturunan China, dan sekaligus memperkecil ketergantungan pada kepentingan asing dan keturunan China.

Program Benteng dijalankan dengan menyediakan lisensi impor, alokasi devisa dan kredit hanya bagi pengusaha-pengusaha pribumi. Walaupun Rencana Urgensi Perekonomian dirumuskan pada masa kerja kabinet Natsir namun kebijakan ini baru diumumkan secara resmi beberapa minggu setelah kejatuhan Kabinet Natsir pada bulan Maret 1951. Setelah itu, rencana program benteng itu dilaksanakan oleh kabinet berikutnya.

Skema pengistimewaan itu bisa menjelaskan mengapa program Benteng masih dipertahankan oleh partai politik, walaupun sudah terjadi pergantian pemerintahan. Program ini memberikan kewenangan pada Menteri Perekonomian dan para pejabat di bawahnya untuk mengistimewakan pengusaha pribumi dengan pemberian lisensi impor, alokasi devisa dan kredit pada pengusaha yang dekat dengan mereka.

Dalam Kabinet Natsir, Menteri Keuangan dijabat oleh Mr. Sjarifuddin Prawiranegara dari Partai Masyumi. Menteri Perdagangan dan Industri diduduki oleh ayah Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Dalam perjalanan selanjutnya, kebijakan benteng ini dengan cepat berubah menjadi praktek “jual beli” fasilitas antara partai yang menduduki posisi dalam pemerintahan dengan para pendukung mereka yang menjadi klien bisnisnya.

Memang saat itu, tidak semua partai mendapatkan akses dalam pemerintahan dan parlemen. Dalam kurun waktu 1950-1955, proses pembentukan kabinet pemerintahan hanya ditentukan oleh dua poros koalisi politik utama, mirip di era setelah Pilpres 2014.


Salah satunya berporoskan pada partai Masyumi yang dianggap merepresentasikan kekuatan ideologi Islam. Dan satu lagi poros politik yang bersumbukan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merepresentasikan kekuatan kubu nasionalis.

Semua kabinet-pemerintahan yang dibentuk oleh partai-partai utama di parlemen mulai periode 1950 - Maret 1955 telah memberikan lisensi impor atas dasar favoritisme dan jaminan patron politiknya. Dengan memanfaatkan program Benteng, Masyumi membangun jaringan klientalistik dengan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

GKBI sebuah organisasi yg dibentuk sebagai gabungan dari koperasi batik di wilayah Pekalongan, Solo, Yogyakarta dan Jakarta. Pekalongan dan Solo dikenal sebagai wilayah tradisional pendukung Masyumi. Melalui program Benteng, GKBI melalui NV Batik memperoleh monopoli untuk mengimpor kain mori, bahan vital dalam industri batik.

Pemberian keistimewaan pada GKBI tentu saja memiliki pertimbangan politik karena secara historis Partai Masyumi memiliki ikatan dengan GKBI. Dimana awal mulanya GKBI dibentuk oleh kalangan pengusaha-pengusaha santri pada dasawarsa pertama tahun 1900-an. Yang selanjutnya para santri tersebut berasosiasi dengan Partai Masyumi. Bahkan GKBI merupakan sumber keuangan yang penting bagi Partai Masyumi saat itu.

Di Pulau Sulawesi, Haji Kalla, ayahnya JK yang baru memulai usaha tesktil di Watampone justru bisa membesar pada tahun 1950-an ketika pindah ke Makassar. Haji Kalla berdagang ke Makassar pada 18 Oktober 1952. Bisnisnya terus berkembang. Lima tahun kemudian merambah bisnis transportasi dan membeli mobil truk internasional untuk mengangkut hasil bumi dari Bone ke Makassar.

Selain itu, mengoperasikan mobil penumpang jenis station wagon yang melayani trayek Makassar - Bone, dan diberi nama Cahaya Bone. Selanjutnya, mendirikan NV (Namlozee Venonchap) Hadji Kalla Trading Company, yang fokus menekuni bidang perdagangan dan logistik.

Jadi, kata @laskarcikeas, program Benteng bisa melahirkan dan membesarkan pengusaha-pengusaha klien yang memiliki patron politik karena mendapatkan favoritisme dengan berbagai kemudahan dibandingkan dengan pengusaha keturunan.

Berbagai kemudahan yang dinikmati, membuat mereka lebih puas menjadi broker penjual lisensi, yang justru kemudian dijual pada pengusaha keturunan China. Model jual beli inilah yang memunculkan pengusaha Ali-Baba. Lisensi kemudahan diperoleh oleh Ali (pengusaha pribumi) dari patron politiknya, lalu dijual pada Baba (pengusaha keturunan).

Program Benteng juga melahirkan semakin banyak jumlah politisi yang menjadi pengusaha karena kemudahan yang bisa disediakan oleh partai dalam pemerintahan. Dari sini lahirlah politisi-pengusaha atau pengusaha-politisi. Model pengusaha semu semacam ini terus bermunculan bahkan semakin banyak di era Orde Baru. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang dekat dengan pemerintah, atau setidaknya memiliki patron politik.

Dengan merebaknya model Ali-Baba, pengusaha-politisi, 2016 Indonesia menduduki rangking ke 7 tertinggi di dunia dalam indeks kapitalisme kroni yang dibangun berdasarkan kedekatan antara pengusaha dengan penguasa. Dan dari kedekatan pengusaha dengan penguasa itu mengalir rente ekonomi.

Baca: Indonesia Peringkat Ketujuh Indeks Kapitalisme Kroni 2016

Jadi para pengusaha kroni tidak mengandalkan kemampuan mereka untuk berkompetisi. Tapi justru dari kemampuannya untuk melakukan praktik kartel, monopoli, lobi-lobi bisnis yang melibatkan patron politik dan aparat negara. Sektor bisnis yang rentan akan terjadinya praktik kroni antara lain sektor telekomunikasi, industri migas, pembangkit listrik, pertambangan, kehutanan, perkebunan, konstruksi dan jual beli alat-alat pertahanan.

Menurut @laskarcikeas, JK dalam pidatonya jelas memberikan pesan keliru, pesan yang salah. Isunya bukannya kesenjangan sosial yang terkonsolidasi dengan perbedaan agama/etnis, tapi isu masih kuatnya model kapitalisme kroni.

Jalan yang diambil Presiden Jokowi sudah benar. Tanpa perdulikan etnis/agama, jaringan kapitalisme kroni seperti para mafia dan kartel migas dibabat. Petral yang puluhan tahun sudah menjadi kartel impor migas adalah salah satu contoh yang harus dibabat habis. Demikian pula dengan praktik pemberian lisensi HTI, HGU yg berjuta-juta hektare diberikan oleh politisi untuk mendapatkan rente ekonomi.

Baca: Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi

Coba cek informasi bahwa Zulkifli Hasan, politukus PAN di era pemerintahan SBY, membagikan ijin HTI dan HGU, berjuta-juta hektar.

Baca: Pengakuan Zulkifli Hasan Soal Skandal Korupsi Hutan

Coba tanyakan ke Hatta Rajasa, Purnomo Yugiastoro tentang Kontrak karya pertambangan dan Migas yang tak lepas dari andil pejabat dan politisi yang menginginkan mengambil keuntungan cepat dengan cara menjual ijin.

Inilah penyebab kesenjangan ekonomi kita. Inilah yang harus dibabat habis untuk menghentikan melebarnya ketimpangan ekonomi. Bukan justru dengan cara mengangkat sentimen etnis dan politisasi agama seperti yang dilakukan JK. Apalagi menebarkan kebencian etnis dan agama karena mereka bisa lebih kaya dari yang lain.

JK kembali memberikan pesan yang keliru bagi ummat Islam. Karena masalahnya terletak pada reformasi politik yang belum tuntas membabat para pemburu rente.
Angkat Isu SARA, JK Ingin Terapkan Program Benteng Masyumi? Angkat Isu SARA, JK Ingin Terapkan Program Benteng Masyumi? Reviewed by Amborsius Ambarita on 5/15/2017 10:38:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.