Dikritik Said Iqbal Soal Gaji Buruh, Sandi Sebut Tak Pernah Ingkar Janji

Sandiaga Uno di Balai Kota
Sandiaga Uno di Balai Kota. (Foto: Kompas.com)
Beritakepo.com. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang menyebut Anies Baswedan dan dirinya telah mengingkari janjinya mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018.

Sandi menyebut mereka tak mengingkari janji karena sudah mempertimbangkan berbagai faktor saat menetapkan UMP.

"Saya ingin menjelaskan dengan sendirinya ke Pak Said Iqbal dan temen-temen bahwa kami tentunya tidak akan pernah lari dari komitmen kami untuk menyejahterakan kaum pekerja. Kami hadir di sini untuk justru memberikan solusi," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11/2017) malam, dilansir beritakepo.com dari Kompas.com.

Sandi menjelaskan, penetapan UMP 2018 disertai kompensasi layanan gratis naik transjakarta dan subsidi pangan merupakan bukti Anies-Sandi menyejahterakan buruh.

Di satu sisi, Anies-Sandi meningkatkan UMP, di sisi lain mereka menurunkan biaya hidup buruh bergaji UMP.

"Ini merupakan sebuah hal yang konkret dan kalau dihitung adalah sebuah bukti bahwa Anies-Sandi berpihak kepada kaum yang lemah, yang termarjinalkan," kata dia.

Selain kesejahtersan buruh, Sandi menyebut ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penetapan UMP 2018, seperti kondisi ekonomi yang melemah, tuntutan pengangguran, dan memastikan dunia usaha bisa bergerak.

UMP ini juga ditetapkan untuk menumbuhkan iklim hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan kaum pekerja.

Anies menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Said Iqbal sebelumnya mengatakan, Anies-Sandi telah mengingkari janji dan kontrak politik mereka dengan kaum buruh. Dalam kontrak politik itu disebut-sebut ada kesepakatan agar Anies-Sandi tidak menetapkan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, melainkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kemudian (Anies-Sandi) berbohong serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di Koalisi Buruh Jakarta," ujar Said Iqbal, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Said bahkan menyebut Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi ketimbang Anies-Sandi.

"Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji," kata Said.

Para buruh pun kecewa dengan keputusan Anies-Sandi yang menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 sebagai dasar penetapan UMP 2018. Buruh bahkan mengancam akan mencabut dukungan mereka pada pemerintahan Anies-Sandi.
Dikritik Said Iqbal Soal Gaji Buruh, Sandi Sebut Tak Pernah Ingkar Janji Dikritik Said Iqbal Soal Gaji Buruh, Sandi Sebut Tak Pernah Ingkar Janji Reviewed by Amborsius Ambarita on 11/02/2017 07:42:00 PM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.