Satpol PP & Lulung Bantah Temuan Ombudsman Soal 'Permainan' di Tanah Abang

Petugas Satpol PP merazia PKL di Tanah Abang
Petugas Satpol PP merazia PKL di Tanah Abang. (Detikcom)
Beritakepo.com. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) dan Pihak Satpol PP membantah hasil investigasi Ombudsman terkait kongkalikong anggota Satpol PP dengan preman yang membuat kawasan Tanah Abang menjadi semrawut.

Ada dua video yang diputar Ombudsman di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017). Video ini hasil investigasi tim Ombudsman pada 9-10 Agustus di sejumlah tempat, yakni Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, dan kawasan sekitar Mal Ambasador.

Dalam video yang diputar, tim Ombudsman memperlihatkan suasana PKL yang berjejal memenuhi badan jalan di kawasan Imperium, Jaksel; kawasan Jatinegara, Jaktim; dan Mal Ambasador, Jaksel.

Ada juga video perbincangan investigator Ombudsman dengan preman dan oknum Satpol PP. Saat berbincang, investigator Ombudsman mengaku berencana membuka lapak berdagang.

"Semua jadwal kan ada sama saya, jadwal razia. Ini tanggalnya...Jadwal razia udah buat saya, entar gw kasih tahu, jam berapa entar ditelepon," kata seseorang yang diduga preman saat berbincang dengan investigator Ombudsman yang melakukan penyamaran.

Setelah Ombudsman mempublikasikan hasil investigasi, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) mempertanyakan kepentingan Ombudsman membuka persoalan Tanah Abang ke ranah publik.

"Kenapa Tanah Abang? Ada apa dengan Tanah Abang? Why, Ombudsman?" kata Lulung di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017), dilansir beritakepo.com dari detikcom.

Bantahan yang sama dinyatakan oleh pihak Satpol PP yang menegaskan belum ada temuan kongkalikong anggota Satpol PP dengan preman terkait hasil investigasi Ombudsman. Satpol PP disebut punya pengawasan berjenjang.

"Kami telah melakukan pengecekan dan tanya semua anggota di lapangan bahwa kami sampai saat ini belum menemukan adanya permainan yang dikatakan antara Satpol dengan oknum preman," ujar Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Rahmat E Lubis dalam jumpa pers di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Tanah Abang , Senin (27/11/2017).

Kedua bantahan itu dijawab Ombudsman dengan lugas. Ombudsman menegaskan Tanah Abang hanya 1 dari sejumlah lokasi yang ditelusuri adanya dugaan penyimpangan terkait penertiban PKL.

"Kami bilang kami punya tujuh titik. Nah teman-teman media kan yang selalu ngomong tentang Tanah Abang, kami punya lokasi tujuh titik dan dan lokasi tujuh itu fenomenanya sama. Bahwa terjadi Satpol PP ngutip dan, yang kedua, ada preman. Sama," ujar anggota Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/11).

Ombudsman sendiri sebenarnya tak punya kewenangan menindak penyimpangan yang ditemukan. Namun Ombudsman bisa memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI. Ombudsman berharap rekomendasi ini dijawab dengan upaya mencari solusi yang konkret.

"Kita kan bukan penegak hukum. Kami adalah lembaga reminder, kami mengingatkan agar yang punya kewenangan menegakkan. Kami kan melihat pada fenomena, yang mau kami kejar adalah fenomena. Big picture-nya penggambaran besar yakni bahwa Satpol PP tidak bekerja dalam rangka penegakan Perda PKL sehingga Jakarta dipenuhi PKL," ujarnya.

"Jadi jangan repot-repot di soal oknum karena kami berpendapat bahwa kalau 7 tempat saja kita cepat dapat (penyimpangan), gimana di tempat lainnya? Jadi jangan berangkat dari kasus," sambung Adrianus.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sependapat dengan Ombudsman bahwa Satpol PP tidak menjalankan Perda sehingga banyak PKL menjamur di Tanah Abang.

"Setuju banget, setuju banget. Perda, setuju banget. Jadi itu (temuan Ombudsman jadi) masukan. Kita akhiri polemik. Jadi Satpol PP punya poin, Ombudsman juga poin, ada. Kita buat lebih baik ke depan. Kalau cuma bersilang pendapat di media, nggak ada pembelajaran," papar Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).

Sandiaga mengatakan akan mengevaluasi kinerja Kasatpol PP Yani Wahyu. Namun, Sandiaga tak tegas menindak adanya dugaan permainan tersebut. Ia hanya menyebut sebagai bentuk evaluasi, Yani bisa memberikan laporannya terkait pengelolaan PKL di Pasar Tanah Abang.

"Ada (evaluasi Kasatpol PP). Nanti Pak Yani bisa membuat laporan tersendiri. Kita harapkan ke depan Satpol PP bisa membangun citra untuk betul-betul menjadi pamong praja, menjadi pelayan masyarakat," jelas Sandiaga.
Satpol PP & Lulung Bantah Temuan Ombudsman Soal 'Permainan' di Tanah Abang Satpol PP & Lulung Bantah Temuan Ombudsman Soal 'Permainan' di Tanah Abang Reviewed by Amborsius Ambarita on 11/27/2017 04:44:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.